Pembiayaan Pembangunan Indonesia Bidang Infrastruktur

Sebagai Negara berkembang, Indonesia telah memulai program dari Master plan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia semenjak 27 Mei 2011. Semenjak tahun diresmikan, berbagai pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan demi tercapainya tujuan pertumbuhan ekonomi yang dimaksud. Investasi kegiatan ekonomi dalam koridor kegiatan master plan perencanaan termasuk pada investasi pembiayaan pembangunan Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp.4.012 triliun yang meliputi pembangunan dan pengembangan infrastruktur sebesar Rp.1.786 triliun. Pengembangan infrastruktur yang dimaksud meliputi sector transportasi baik darat, alut maupun udara seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya, pembangkit listrik, telematika dan berbagai infrastruktur lain. Diharapkan dengan adanya pembiayaan pembangunan infrasturktur dapat meningkatkan roda perekonomian Indonesia yang adil, berkelanjutan, tinggi dan berimbang. Diharapkan dengan pembangunan infrasktruktur pula maka pembangunan akan merata dan perekonomian yang semakin meningkat. Diharapkan tidak ada lagi Gap antara daerah yang maju dengan pusat kota.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam sector transportasi mencakup kisaran Rp 117 triliun untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan, Rp 339 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan, Rp. 32 triliun untuk pembangunan infrastruktur bandara, dan sekitar Rp 326 triliun untuk pembangunan infrastruktur kereta api. Meskipun begitu, pembangunan Infrastruktur yang memerlukan biaya yang begitu besar membuat sedikit terkendala pelaksanaannya. Adanya keterbasan biaya dari pemerintah, membuat perlunya kerjasama dengan investor dalam hal proyek pembangunan infrastruktur. PT Sarana Multi Infrakstruktur sebagai solusi atas kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur diresmikan sejak 2009 dan bertanggung jawab dalam penyediaan pembiayaan pembangunan. Pt SMI fokus dalam menyiapkan ketersediaan working capital berupa pembiayaan konstruksi dan invoice financing. PT SMI akan memberikan persetujuan dalam pembiayaan proyek yang diajukan dalam bentuk proposal oleh para debitor. Para debitor yang mengajukan proposal proyek yang diperjanjikan dengan pemerintah dapat mengajukan dana dengan persetujuan dari PT SMI.

Sedangkan untuk mengatasi resiko dalam pembiayaan, maka dibentuk pula lembaga pembiayaan untuk menjamin resiko. Tujuan dibentuknya lembaga penjamin ini bertujuan untuk menekan financing cost dari proyek-proyek yang diajukan dengan cara meningkatkan kredit kelayakan dari proyek yang diajukan dengan pemberian jaminan terhadap risiko proyek dengan pemerintah. Perusahaan berbasis investasi dan pembiayaan ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam manajemen risiko fiscal dalam pemberian batas bagi APBN agar terhindar dari akibat yang tak terduga dari klaim penjaminan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Selain masalah terkendala biaya pembangunan, para pelaku pembangunan infrastruktur di Indonesia juga dihadapkan pada belum adanya Undang-Undang yang dapat memayungi dalam penyediaan lahan bagi kepentingan umum. Selama ini,masalah pembebasan lahan menjadi masalah yang kerap kali menimbulkan pro dan kontra.   Pembiayaan pembangunan dari investasi diharapkan dapat meperlancar pelaksanaan pembangunan tanpa harus terkendala dengan masalah pembiayaan pembangunan.